Record Details

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam

Wacana Journal of Social and Humanity Studies

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam
 
Creator Wiryani, Fifik
Nurjaya, I Nyoman
Soemitro, Warkum
 
Subject —
 
Description Penelitian ini menganilisis sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat   dalam pengelolaan sumber daya alam serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Secara yuridis-filosofis,  implementasi “Hak menguasai negara” dalam peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam telah sinkron secara vertikal maupun horizontal, Tetapi dalam uraian pada pasal-pasalnya, makna dari negara direduksi menjadi pemerintah, Presiden atau Menteri, sehingga mempunyai implikasi terjadinya relasi superiory-inferiory antara pemerintah dengan rakyat, yang kemudian menciptakan paradigma pembangunan hukum yang didominasi pemerintah, dan menciptakan hukum yang hanya berbasis pada pemerintah saja (state law) yang mengabaikan dan menggusur hukum rakyat. Akibatnya kemudian pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam dalam produk hukum terjadi “ambiguitas” pengaturan, “inkonsistensi” pengaturan, juga “overlepping”. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyata dari  conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. Selanjutnya akan mengakibatkan kecenderungan eksploitasi  dan rusaknya sumber daya alam. Kata kunci: Sinkronisasi, peraturan perundang-undangan, sumber daya alam dan masyarakat adat.
 
Publisher Pascasarjana Universitas Brawijaya
 
Contributor —
 
Date 2013-09-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Identifier https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/260
 
Source Wacana Journal of Social and Humanity Studies; Vol 14, No 4 (2011)
2338-1884
1411-0199
 
Language en
 


www.freevisitorcounters.com